Ketua Umum PC IMM Balikpapan, Zufa Nadhif A.
BALIKPAPAN — Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Balikpapan menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional mulai kehilangan legitimasi di mata publik. Program yang semula digadang-gadang sebagai solusi untuk memperbaiki kualitas gizi nasional itu justru dibayangi berbagai polemik yang dinilai menunjukkan lemahnya tata kelola dan minimnya akuntabilitas.
Ketua Umum PC IMM Balikpapan, Zufa Nadhif A, mengatakan pihaknya menindaklanjuti maklumat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IMM yang menyoroti berbagai persoalan dalam implementasi MBG. Menurutnya, dukungan IMM terhadap program tersebut tidak berarti menutup mata terhadap berbagai kejanggalan yang terus bermunculan.
“Secara substansi kami mendukung upaya negara untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun dukungan itu harus dibarengi dengan tata kelola yang bersih, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Nadhif, Sabtu (23/5/2026).
Dia menilai rentetan persoalan yang muncul, mulai dari kasus keracunan makanan, dugaan dapur fiktif, hingga pengadaan 21.800 motor listrik impor senilai Rp1,05 triliun, menjadi sinyal kuat bahwa MBG tidak dikelola dengan perencanaan yang matang.
“Alih-alih menjadi simbol keberpihakan negara kepada rakyat, MBG justru dipenuhi kebijakan yang memunculkan pertanyaan publik. Ini memperlihatkan bahwa ada persoalan serius dalam pengambilan keputusan dan pengawasan anggaran,” katanya.
Menurut Nadhif, kondisi tersebut juga memperlihatkan kontradiksi dengan narasi efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan pemerintah. Besarnya dana yang digelontorkan belum sejalan dengan kualitas pelaksanaan program di lapangan.
“Anggaran yang besar seharusnya menghasilkan program yang berkualitas. Jika yang muncul justru keracunan, distribusi yang buruk, dan indikasi penyimpangan, maka wajar jika publik mempertanyakan efektivitas BGN,” tegasnya.
Nadhif juga menyatakan penolakan keras terhadap rencana pelibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan program MBG. Menurutnya, kampus adalah ruang akademik yang harus dijaga independensinya dan tidak semestinya dijadikan perpanjangan tangan proyek strategis nasional yang hingga kini masih dibayangi persoalan tata kelola.
“Perguruan tinggi memiliki mandat utama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, riset, dan tradisi kritis. Kampus tidak boleh direduksi menjadi instrumen pelaksana program pemerintah yang akuntabilitasnya masih dipertanyakan,” kata Nadhif.
Lebih lanjut, IMM Balikpapan juga mengkritik rencana penerapan program serupa di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Menurutnya, lapas tidak boleh dijadikan ruang eksperimen bagi kebijakan yang masih menyisakan banyak persoalan.
“Jangan jadikan lapas sebagai laboratorium kebijakan yang tata kelolanya belum beres,” tegas Nadhif.
Sementara itu, untuk di tingkat daerah, pelaksanaan MBG di Balikpapan juga sempat menuai sorotan setelah puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan operasionalnya karena belum memenuhi standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Meski, kini telah kembali beroperasi, Nadhif menilai kejadian itu menegaskan bahwa pengawasan dasar pun belum berjalan optimal.
“Kalau persoalan mendasar seperti standar IPAL saja luput dari pengawasan, maka sangat mungkin masih ada persoalan lain yang belum terungkap,” tuturnya
Atas kondisi tersebut, PC IMM Balikpapan mendesak pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap BGN dan mengevaluasi kinerja pimpinan lembaga tersebut. Menurut Nadhif, program sebesar MBG harus dikelola dengan integritas tinggi agar tidak berubah menjadi proyek populis yang sarat masalah.
“Jangan sampai program yang membawa nama kesejahteraan rakyat justru menjadi ruang baru bagi pemborosan dan praktik korupsi. Pemerintah harus segera memulihkan kepercayaan publik dengan membenahi tata kelolanya secara total,” pungkasnya. (SR)